SATU DATA SATU ARAH: INTEGRASI DIGITAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN WUJUDKAN TATA KELOLA YANG TRANSPARAN, EFISIEN, DAN AKUNTABEL
Okt27

Di era transformasi digital yang kian pesat, integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Tanpa sinergi keduanya, arah .......
SelengkapnyaSTANDARISASI RUANG SIDANG PENGADILAN (STRADA DILAN) UNTUK MEWUJUDKAN LAYANAN PERSIDANGAN YANG BERMARTABAT, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN
Okt27

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang dikenal dengan istilah cabang kekuasaan di bidang yudikatif sebagaimana dimaksud dalam teori Trias Politica yang dicetuskan oleh Jhon Locke dan dikembangkan kemudian .......
SelengkapnyaYURISPRUDENSI PTUN : PENERAPAN ASAS PERSONAL RESPONSIBILITY UNTUK MENDAHULUKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PERKARA KEPEGAWAIAN
Agu11

Asas personal responsibility merupakan asas yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) harus mendahulukan keadilan substantif ketika terjadi benturan antara .......
SelengkapnyaLANDMARK DECISION TERHADAP OBJEK TINDAK PIDANA YANG MENGANDUNG PERSELISIHAN KEPERDATAAN
Agu11

Perdamaian yang terjadi atas harta bersama, yang dilakukan setelah peristiwa pidana pencurian, secara hukum menghilangkan unsur delik pencurian itu sendiri. Landmark decision atau putusan penting merupakan putusan badan peradilan berkekuatan hukum .......
SelengkapnyaYURISPRUDENSI MA RI : SYARAT WAJIB PENGGABUNGAN GUGATAN PERDATA
Agu11

Berdasarkan kaidahhukum Putusan MA RI Nomor 1652 K/Sip/1975, kumulasi atau penggabungan beberapa gugatan wajib memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Kehidupan .......
SelengkapnyaYURISPRUDENSI MA RI : KEDUDUKAN CONSERVATOIR BESLAG JAMINAN HUTANG BANK
Agu11

Benda yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak dapat dijatuhkan sita jaminan. Dalam sengketa keperdataan, tidak sedikit ditemukan pihak yang mengajukan sita, baik kepada benda milik tergugat (conservatoir beslag) atau .......
SelengkapnyaMENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN
Nov13

Oleh: H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA) Pengantar
Mahkamah Agung pada tahun ini menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana .......
SelengkapnyaPARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA
Nov01

SOBANDI
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
Pendahuluan
Mahkamah Agung (MA) selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan transformasi digital untuk “memanjakan” masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Sebut saja e-court dan e-Berpadu yang .......
SelengkapnyaSPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT (SDT) DALAM PERJANJIAN - PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) : PENDEKATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Nov01

Maulia Martwenty Ine, SH, MH - Ketua Pengadilan Negeri Kediri
Para Anggota WTO memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai status negara negara berkembang sebagai anggota WTO dan status SDT .......
SelengkapnyaRASA TAKUT MENGINTERVENSI DAN MENGOKOHKAN KEMANDIRIAN HAKIM
Nov01

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
Pengantar
Setiap manusia ditanamkan rasa takut akan sesuatu hal sehingga menyebabkan pola perilaku berubah .......
Selengkapnya