img_head
HUKUM

SATU DATA SATU ARAH: INTEGRASI DIGITAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN WUJUDKAN TATA KELOLA YANG TRANSPARAN, EFISIEN, DAN AKUNTABEL

Okt27

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 9 Kali

Di era transformasi digital yang kian pesat, integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Tanpa sinergi keduanya, arah .......

Selengkapnya

STANDARISASI RUANG SIDANG PENGADILAN (STRADA DILAN) UNTUK MEWUJUDKAN LAYANAN PERSIDANGAN YANG BERMARTABAT, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN

Okt27

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 14 Kali

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang dikenal dengan istilah cabang kekuasaan di bidang yudikatif sebagaimana dimaksud dalam teori Trias Politica yang dicetuskan oleh Jhon Locke dan dikembangkan kemudian .......

Selengkapnya

YURISPRUDENSI PTUN : PENERAPAN ASAS PERSONAL RESPONSIBILITY UNTUK MENDAHULUKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PERKARA KEPEGAWAIAN

Agu11

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 141 Kali

Asas personal responsibility merupakan asas yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) harus mendahulukan keadilan substantif ketika terjadi benturan antara .......

Selengkapnya

LANDMARK DECISION TERHADAP OBJEK TINDAK PIDANA YANG MENGANDUNG PERSELISIHAN KEPERDATAAN

Agu11

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 265 Kali

Perdamaian yang terjadi atas harta bersama, yang dilakukan setelah peristiwa pidana pencurian, secara hukum menghilangkan unsur delik pencurian itu sendiri. Landmark decision atau putusan penting merupakan putusan badan peradilan berkekuatan hukum .......

Selengkapnya

YURISPRUDENSI MA RI : SYARAT WAJIB PENGGABUNGAN GUGATAN PERDATA

Agu11

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 442 Kali

Berdasarkan kaidahhukum Putusan MA RI Nomor 1652 K/Sip/1975, kumulasi atau penggabungan beberapa gugatan wajib memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Kehidupan .......

Selengkapnya

YURISPRUDENSI MA RI : KEDUDUKAN CONSERVATOIR BESLAG JAMINAN HUTANG BANK

Agu11

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 388 Kali

Benda yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak dapat dijatuhkan sita jaminan. Dalam sengketa keperdataan, tidak sedikit ditemukan pihak yang mengajukan sita, baik kepada benda milik tergugat (conservatoir beslag) atau .......

Selengkapnya

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

Nov13

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 737 Kali

Oleh: H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA) Pengantar

Mahkamah Agung pada tahun ini menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana .......

Selengkapnya

PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA

Nov01

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 900 Kali

SOBANDI

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung

Pendahuluan

Mahkamah Agung (MA) selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan transformasi digital untuk “memanjakan” masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Sebut saja e-court dan e-Berpadu yang .......

Selengkapnya

SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT (SDT) DALAM PERJANJIAN - PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) : PENDEKATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Nov01

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 844 Kali

Maulia Martwenty Ine, SH, MH - Ketua Pengadilan Negeri Kediri

Para Anggota WTO memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai status negara negara berkembang sebagai anggota WTO dan status SDT .......

Selengkapnya

RASA TAKUT MENGINTERVENSI DAN MENGOKOHKAN KEMANDIRIAN HAKIM

Nov01

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 1.038 Kali

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.

Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung

Pengantar

Setiap manusia ditanamkan rasa takut akan sesuatu hal sehingga menyebabkan pola perilaku berubah .......

Selengkapnya